KEKUATAN POLITIK DAN KAUM PENEKAN

Oleh Munilogo

Kekuatan politik sangat berperan didalam sistem politik di Indonesia bagi sebagian kecil yang memiliki kekuatan alat dalam persaingannya yang semakin rumit. Kekuatan politik di Indonesia, namun yang benar-benar berpengaruh dan menonjol hanya beberapa saja. Kekuatan-kekuatan politik tersebut adalah TNI atau ABRI, POLRI, organisasi kecendekiaan, lembaga-lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, organisasi penelitian, kekuatan politik yang tersebar di daerah-daerah, kelompok kemasyarakatan yang berbasis pada Agama (NU, Muhammadiyah, dll), buruh dan pekerja, mahasiswa, partai-partai politik, dan masih banyak lagi kekuatan-kekuatan politik lainnya di Indonesia. Kekuatan politik Indonesia dapat berupa institusi maupun individu. Contoh kekuatan politik individu yang ada di Indonesia adalah seperti Gusdur. Meskipun beliau tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU), namun beliau mempunyai pengaruh tersendiri dalam dinamika politik di Indonesia di luar organisasi itu sendiri. Selain itu beliau juga merupakan orang yang pernah menjabat menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Berangkat dari beberapa masalah penting dalam mengamati perpolitik baik dari tingkat daerah-daerah maupun politik di tinkat nasional. Melihat peta politik yang dibangun adalah pendekatan melalui kedekatan kultur, ajaran atau kepercayaan, dll. Namun dalam hal ini ada banyak tulang punggung masyarakat yang dikemas kedalam beberapa organisasi politik seperti partai politik. Sehingga dalam perkebangannya menjadi basis bagi partai politik untuk memperebutkan kedudukan atau menempati posisi penting (kekuasaan).

Seperti kita amati partai politik yang menjadi kekuatan politik apakah bisa disebutkan sebagai kaum penekan di negara yang menganut nilai-nilai pancasila?, tetapi tidak demikian terjadi, karena persaingan berdasarkan strategi dan taktik yang dimainkan oleh kekuatan politik dan kekuatan lawan sehingga menimbulkan penekanan kepada yang lemah.

Hal tersebut diatas, ketika melihat dalam pemilu-pemilu yang sudah dilewati pada pemilu 2009 dan 2004, yang lebih dominan adalah partai yang berbarisan nasionalis dan berbarisan agamis islam lebih menonjol di kursi parlemen. Dalam setingan taktik yang dimaikan adalah hanya merebutkan kepentingan pusat dan kepentingan daerah tidak di peritungkan bagi kepentingan untuk merebut kekuasaan. Permasalahan nya adalah bisa mengkategorikan sebagai negara NKRI yang elupakan daerah, bagimana dengan kepentingan daerah lain yang wakilnya hanya dua orang, dan karakter politik yang timbul dari sebua sistem politik di indonesia menjadi sebua budaya politik. Bagimana bisa memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat dari daerah diwakili dalam kursi parlemen.

Ketertingalan dalam membangun kekuatan politik yang bermartabat juga dari sebua sitem memikirkan semua nasib bangsa yang ada dalam bingkai NKRI. Kepentingan secara umum tidak membangun citra politik yang nyaman, sehingga di indonesia yang akan memperjuangkan kepantingan bersama siapa lagi kalau bukan wakir rakyat yang sedang duduk di kursi panar yang tidak memeliki rasa nasionalisme yang tinggi tetepi justru memperjuangkan kepentingan individu dankepentingan wilayanya, sukunya, kerabtnya.

Melihat model sistem politik yang ada, bahwa perpolitikn yang ada tidak memberikan ruang kepada kaum minoritas, apakah menjadi permasalahan untuk mementingkan kepentingan peribadi, mementingkan dan menguatankan kepentingan basisa yang ada secara jumlah penduduknya lebih banyak ketimbang jumlah penduduknya lebih sedik. Artinya hal tersebut sangat memberikan gambarean yang tepat, karena dalam menduduku kursi parlemen bagi mereeka yang mempunyai basis terbangak atau kaum maiyoritas.

Namun dengan mengingat perpolitikan indonesia sudah tidak membangun suasana politik yang nyaman tetapi lebih pada menindas secara halus. Karena hal tersebut sudah secara jelas-jelas terjadi maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

Bagimana dengan kepentingan kaum minoritas, tentunya sistem dan oragnya harus berupaya keras untuk mencari jalan keluar, berdasarkan negara pancasila dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.