Pengamanan Natal Mencoreng Wajah Demokrasi Indonesia

Oleh: Muni

Kabar Indonesia

Menjelang perayaan Natal akhir pekan ini, pemerintah mengerahkan aparat kepolisian dalam jumlah besar untuk mengamankan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Apakah kebijakan ini perlu dilakukan? Terjadinya beberapa insiden penyerangan gereja dalam beberapa waktu terakhir tampaknya memberikan cukup alasan kepada pemerintah untuk mengambil langkah pengamanan. Namun, beberapa pihak menyayangkan perayaan Natal yang berisi pesan perdamaian justru diwarnai dengan pengerahan polisi dalam jumlah besar. Ini adalah sebuah ironi bagi negara demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan beragama. Cacat demokrasi

 
Pendeta Andreas A. Yewangoe, Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia, bisa memahami kenapa polisi mengambil langkah ini. "Realisme masyarakat kita sekarang memang khawatir akan terjadi pemboman dan lain sebagainya. Dan kalau polisi mau mengamankan, kita berterima kasih," kata Pendeta Andreas. Namun demikian, ia berpendapat pengamanan besar-besaran di gereja-gereja ini justru menunjukkan cacatnya kehidupan demokrasi di Indonesia. "Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa selalu dalam perayaan Natal selalu harus dijaga ketat? Mestinya sebagai negara demokrasi orang bebas saja melakukan kegiatan ibadah," ungkap Pendeta Andreas. Biasa saja

 
Logika yang dipakai pemerintah adalah dengan dikerahkannya aparat keamanan, masyarakat akan bisa merasa aman menjalankan ibadah Natal. Namun, Pendeta Andreas meragukan hal ini. "Aman itu kan juga suasana batin, bukan saja aman secara fisik. Cara pengamanan seperti itu (pengerahan polisi, Red.), bisa saja menimbulkan rasa aman tapi juga tidak aman, karena seolah-olah tidak ada lagi keamanan," jelas Pendeta Andreas. Di masa depan, menurut Pendeta Andreas, pengamanan seperti itu tidak perlu dilakukan. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, menurut Pendeta Andreas, setiap warga negara harusnya bisa menjalankan ibadah tanpa rasa takut. Polisi bukan solusi

 
Elga Sarapung dari Interfide, yayasan kerukunan pemeluk Agama Islam dan Kristen, sependapat dengan Pendeta Andreas. Pengerahan polisi untuk mengamankan perayaan hari besar agama ini justru menunjukkan kegagalan pemerintah. Negara tidak berhasil mengatasi akar permasalah yang menjadi penyebab menurunkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. "Kita tidak melakukan perbaikan. Ini justru tanda ketidakseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tindak kekerasan satu kelompok agama terhadap kelompok agama lain," jelas Elga Sarapung. Pengerahan polisi dalam jumlah besar untuk mengamankan gereja bisa dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam mengatasi pokok permasalahan. "Langkah seperti ini sifatnya sementara saja," kata Elga Sarapung. 

Akar masalah
Menurut Elga Sarapung, menurunnya toleransi umat beragama di Indonesia berkaitan dengan masalah yang lebih besar.

"Kenapa ini terjadi bukan hanya karena masalah agama saja. Ini juga terkait dengan masalah politik dan ekonomi di mana agama kemudian masuk dalam lingkaran permasalahan itu," ungkap Elga Sarapung. Kalau pemerintah tidak mengambil tindakan dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan akar permasalahan maka, menurut Elga Sarapung, "kita akan tetap berada dalam lingkaran ketakutan dan merasa tidak aman."